Berapa Biaya Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama ? - Sekarang ini perkawinan bawah umur atau biasa disebut pernikahan dini bukan lagi hal yang asing. Bahkan seringkali terjadi akibat si wanita sudah hamil duluan. Maka dalam keadaan yang seperti inilah, mereka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama untuk digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah di KUA. Dan dalam hal ini, KUA yang akan menikahkan mereka setelah mereka melengkapi semua persyaratan yang ada. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan akan diizinkan apabila calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, serta calon istri sudah mencapai umur 16 tahun. Dibawah umur tersebut harus meminta Surat Dispensasi Nikah Dibawah Umur. Apa Saja Syarat Mengajukan Dispensasi Nikah Dibawah Umur ? Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di bawah umur, antara lain Surat permohonan Foto copy buku nikah orang tua sebagai pemohon yang bermaterai Surat pemberitahuan penolakan perkawinan dari KUA karena belum cukup umur Foto copy akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan atau fotocopy ijazah yang sah yang bermaterai Setelah menerima surat permohonan Dispensasi nikah dibawah umur, Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut Memanggil pihak-pihak yang berperkara Memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon Memeriksa alat-alat bukti Mendengarkan keterangan para saksi atau keluarga dekat Mempertimbangkan maslahat dan mudharat Mengadili dan memutus perkaranya Biasanya paling cepat 7 hari baru keluar hasil keputusan dari Pengadilan Agama. Lalu Berapa Biaya Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama ? Untuk didaerah Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah biaya dispensasi nikah di bawah umur adalah sekitar kurang lebih 700ribu, daerah lain saya kurang tau,,,, bisa langsung konsultasikan dengan Pengadilan Agama terdekat. Perkawinan di bawah umur bukanlah perkawinan yang diperbolehkan begitu saja karena menurut UUP sebenarnya hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1. Oleh karena itu, pelaksanaannya pun harus dikawal oleh pengadilan agama melalui dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua calon mempelai. Dalam Islam, ketentuan boleh melaksanakan perkawinan adalah baligh, berbeda halnya dengan hukum Indonesia termasuk dalam KHI, namun jika ditelaah sebenarnya keduanya hampir sama persepsi, yakni baligh. Akan tetapi, mengenai ukuran baligh dalam Islam sendiri itu tidak mudah untuk mengetahuinya begitu saja dan tidak semua masyarakat muslim Indonesia tahu akan hal itu. Maka dengan menentukan umur, akan lebih mudah dicerna oleh kalangan mana saja. Demikianlah informasi mengenai Berapa Biaya Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama ?, semoga bermanfaat untuk kita semua.

MenikahDibawah Umur Menurut Hukum di Indonesia. Hukum Indonesia tidak mengenal istilah "Pernikahan", yang dikenal dalam Undang-Undang adalah istilah "Perkawinan". Untuk itu dalam pengunaan kata selanjutnya penulis akan menggunakan bahasa kawin / perkawinan agar selaras dengan aturan hukum yg berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kasus nikah dibawah umur masih menjadi kasus yang marak di Indonesia. Baru-baru ini heboh berita pasangan dibawah umur yang dinikahkan di Wajo, Sulawesi Selatan. Pasangan tersebut berusia 15 dan 16 bagaimana aturan yang berlaku di Indonesia melihat fenomena ini? Simak penjelasan berikutAturan Hukum Nikah Di Bawah UmurAturan mengenai ketentuan batas umur dalam melangsungkan pernikahan termaktub pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat UU Perkawinan.Dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 sembilan belas bagaimana dengan aturan hukum bagi yang menikah di bawah 19 tahun?Batas Minimal Usia Untuk Melakukan PernikahanSeperti yang dijelaskan dalam aturan di atas bahwa batas minimal usia untuk melakukan pernikahan adalah baik pasangan calon pria atau wanita telah mencapai usia 19 jika tidak memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan, dalam Pasal 7 ayat 2 memberikan kelonggaran bahwa orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat mengajukan dispensasi kepada Nikah Di Bawah UmurSyarat nikah dibawah umur tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin selanjutnya disebut Perma No. 5/2019.Dalam Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin sang anak. Adapun beberapa syarat administratif ketika ingin mengajukan dispensasi kawin sesuai Pasal 5 ayat 1 Perma No. 5/2019, antara lainSurat permohonan dispensasi;Fotokopi KTP Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;Fotokopi KK Kartu Keluarga;Fotokopi KTP atau kartu identitas anak;Akta Kelahiran anak;Fotokopi KTP atau kartu identitas calon pasangan anak;Fotokopi ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah anak;Surat penolakan dari KUA. Surat ini akan berisi mengenai tidak diberikan izin pernikahan anak dibawah umur atau kurang dari 19 gugatan jika dispensasi kawin diajukan di Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama di luar daripada Juga Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam yang Harus DiketahuiAlasan Yang Dapat Diajukan Untuk Dispensasi NikahPasal 7 ayat 2 UU Perkawinan menekankan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan harus disertai alasan yang kuat dan bukti-bukti yang mendukung untuk diberikannya dispensasi artikel yang berjudul “Konkretisasi Alasan Mendesak dan BuktI Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim,” menyebutkan bahwa alasan mendesak yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memberikan penetapan disebabkan oleh beberapa alasan, yaituHamil di luar nikah;Melakukan hubungan layaknya hubungan suami dan istri;Ditangkap oleh masyarakat karena selalu berdua-duaan;Putus Menikah Di Bawah UmurProsedur menikah di bawah umur memiliki perbedaan dengan prosedur menikah untuk pasangan yang cukup umur. Adapun tata cara menikah sesuai Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk selanjutnya disingkat PP 9/1975 adalahPerkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh keluarnya pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan;Tata cara perkawinan dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;Perkawinan disaksikan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri dua orang mempelai menandatangani akta jika calon mempelai di bawah umur, maka wajib menyertakan izin dispensasi dari pengadilan terlebih Pengajuan Dispensasi NikahBerikut prosedur menikah di bawah umur sesuai Perma No. 5/2019Orang tua anak yang akan menikah dibawah umur mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau ke Pengadilan perkara oleh hakim, dimana pada sidang pemeriksaan perkara hari pertama, pemohon dispensasi wajib menghadirkananak yang dimintakan dispensasi kawin;calon suami/istri si anak;orang tua/wali calon suami/istri si mendengarkan keterangan dari semua memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri, orang tua/wali calon suami/ mengeluarkan penetapan menerima/menolak permohonan dispensasi itu sidang Dispensasi NikahSidang dispensasi nikah atau dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum genap berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan Pasal 1 ayat 5 Perma No. 5/2019.Biaya Sidang Nikah Di Bawah UmurPeraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya mengatur bahwa biaya sidang nikah di bawah umur diatur dan ditetapkan oleh ketua pengadilan tingkat gambaran, berikut contoh biaya berperkara untuk sidang nikah di bawah Nikah Dibawah Umur Tidak DiperkenankanAlasan nikah dibawah umur tidak diperkenankan oleh banyak pihak karena kerentanan yang dimiliki anak. Baik itu kerentanan secara fisik, mental, dan artikel yang dimuat di Alodokter, disebutkan bahwa pernikahan dibawah umur dapat meningkatkan risiko penyakit seksual, kekerasan seksual, risiko kehamilan, risiko mengalami masalah psikologis, dan risiko tingkat sosial dan ekonomi yang Bingung Terkait Pengurusan Dispensasi Nikah? Konsultasikan Ke JustikaJika Anda membutuhkan bantuan dalam mengurus syarat administratif dispensasi nikah, Justika menyediakan layanan konsultasi. Untuk itu, Anda bisa bertanya pada mitra advokat Justika mengenai hal ini yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun, melalui beberapa layanan berbayar berikutKonsultasi via ChatKini, konsultasi chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Konsultasi via TeleponUntuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi telepon mulai dari Rp selama 30 menit atau Rp selama 60 Konsultasi Tatap Muka Konsultasi tatap muka bisa dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Denganterjadinya penyamaan batas minimal usia perkawinan pria dan wanita ini menyebabkan terjadinya peningkatan perkara dispensasi nikah di Pengadilan. Dispensasi nikah sendiri adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Mengetahui contoh surat dispensasi nikah memang sangat penting sebelum melakukan pengajuan. Surat ini menjadi syarat wajib yang harus diberikan kepada pengadilan sebagai syarat administrasi bersama dokumen yang diketahui, bahwa dispensasi nikah merupakan kondisi khusus dalam pernikahan. Yaitu, memperbolehkan mempelai melakukan pernikahan meski usianya dibawah usia minimal pernikahan 19 adalah kondisi terdesak dan akan menyebabkan keburukan jika tidak dilangsungkan pernikahan. Tidak hanya itu saja, keduanya tentu harus siap dan menerima konsekuensi atas pernikahan tersebut. Tapi dalam prosesnya tidak bisa cara mengajukan dispensasi harus sesuai kaidah dengan persyaratan tertentu. Salah satu syarat yang sangat penting di antaranya adalah surat permohonan. Dalam pembuatan surat dispensasi nikah, sudah ada format khusus yang diberlakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Surat Dispensasi Nikah Sesuai FormatPada website resmi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri seluruh indonesia, sudah disediakan format surat pengajuan untuk dispensasi nikah. Anda bisa mengunduhnya secara gratis pada website tersedia untuk mempelai pria dan wanita, bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Pada format surat resmi tersebut, ada beberapa bagian yang kosong. Anda harus mengisi bagian kosong tersebut sesuai dengan pada prosesnya surat permohonan ini diminta dari desa, kemudian ke kecamatan. Jadi, Anda tidak perlu membuatnya sendiri. Tapi kembali lagi, semua tergantung kebijakan dari wilayah tempat tinggal. Terdapat beberapa data yang harus diisi pada format surat dispensasi pernikahan, yaituIdentitas Kedua Calon Mempelai dan PengajuData terpenting yang harus diisi pada surat permohonan dispensasi adalah identitas kedua mempelai. Pastikan data yang diisi sesuai dan tidak ada kesalahan. Sebab, data ini menjadi syarat dispensasi data salah, maka permohonan akan ditolak dan Anda harus mengajukan surat permohonan ulang. Selain data diri calon mempelai, pada surat tersebut juga diminta identitas yang diperbolehkan adalah orang tua atau wali dari mempelai. Data identitas yang diminta di antaranya adalahNama yang diikuti oleh nama wali sah kedua mempelai dan wali tersebut. Pastikan nama sesuai dengan KTP, sebab nantinya akan dibandingkan oleh pihak Panitera agar tidak ada dokumen yang tidak calon mempelai dan wali pada pengajuan terakhir kedua dari mempelai dan wali dan calon baik wali maupun calon menjadi poin penting adalah usia mempelai. Sebab meski diperbolehkan menikah dibawah usia 19 tahun, tapi tidak dibenarkan jika terlalu muda atau belum masuk usia aqil terdapat manipulasi data diri baik dari calon pengantin pria atau wanita, maka permohonan ditolak atas dasar hukum. Selain itu, demi keamanan calon pengantin di bawah PengadilanSaat Anda mengunduh surat dispensasi dari internet, belum tentu alamat pengadilannya sama. Sehingga, Anda perlu menyesuaikan alamat pengadilan yang hendak digunakan untuk pengajuan yang beragama islam, Anda bisa melakukannya di Pengadilan Agama. Sedangkan jika Anda seorang non-islam, maka bisa memilih pengadilan negeri. Hal ini sudah tertuang dalam aturan hukum dispensasi aturan tersebut juga dijelaskan mengenai prosedur pengajuan dan dokumen lain yang menjadi syarat administrasi. Biasanya, Anda akan dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak Hubungan Calon MempelaiTidak hanya usia atau umur kedua mempelai yang dipertanyakan pada surat pengajuan dispensasi pernikahan, tapi juga hubungan. Pada surat tersebut Anda akan diminta mengisi berapa lama calon mempelai menjalin surat tersebut usia hubungan akan ditanya dengan detail, yaitu memulai hubungan pada bulan apa dan tahun berapa. Pada surat tersebut diikuti bahaya jika keduanya tidak segera Calon Kepala KeluargaCalon mempelai pria nantinya akan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab memberikan nafkan kepada calon istrinya. Oleh sebab itu, pekerjaan pria sangat penting menjadi tidak, calon kepala keluarga ini sudah bisa mencari nafkah sendiri dan memiliki sumber penghasilan. Jika tidak, maka masa depan keduanya akan terancam. Sebab banyak sekali risiko pernikahan, salah satunya surat sudah diisi dengan benar, maka Anda bisa menyerahkannya beserta dokumen lain kepada pengadilan. Biaya dispensasi nikah biasanya sama antar semua pengadilan, tapi ada beberapa biaya diluar dugaan yang sudah disediakannya format surat yang dapat diunduh di website resmi pengadilan, Anda tidak perlu lagi mengetik dari awal. Tapi, ada beberapa data yang harus disesuaikan pada contoh surat dispensasi informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Sedangkantahun 2022 data yang masuk hingga Agustus Dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Tebo sebanyak 69 perkara. Sedangkan yang diputus oleh pengadilan sebanyak 64 perkara. Ada 5 perkara

Calon Mempelai di Bawah Umur - Drew CoffmanKantor Urusan Agama telah menetapkan berbagai persyaratan bagi calon mempelai yang hendak menikah. Salah satu yang wajib dipenuhi terkait usia, di mana calon mempelai sudah mencapai batas usia minimum untuk menikah, yakni 19 tahun. Namun demikian, bagi calon mempelai yang ingin menikah namun belum memenuhi batasan usia bisa mengajukan dispensasi nikah dengan membayar besaran biaya aturan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, syarat nikah KUA adalah minimal usia 19 tahun. “Syarat pertama, umurnya sudah 19 tahun. Baik itu calon pria ataukah wanita,” kata Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Sulsel Muhammad Tonang Cawidu, seperti dikutip dari lanjut Tonang menjelaskan, terdapat beberapa berkas syarat nikah KUA yang perlu disiapkan calon pengantin di bawah umur. Misalnya saja surat keterangan kehendak nikah dan surat keterangan dari orang tua calon mempelai. “Surat keterangan kehendak nikah itu nanti ada rekomendasi dari pemerintah setempat berdasarkan KTP yang biasa disebut N1. Kemudian ada juga surat keterangan dari orang tua itu N4 namanya,” bagi yang masih belum cukup umur dan ingin menikah, bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu supaya memperoleh izin dispensasi perkawinan. Dispensasi nikah ini adalah kelonggaran hukum untuk mereka yang belum memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum mengajukan dispensasi nikah, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Dilansir dari Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, syarat mengajukan dispensasi nikah antara lain, menyertakan surat penolakan dari KUI, surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari KUA, fotokopi KTP pemohon, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran pemohon, fotokopi akta nikah orang tua calon mempelai, surat keterangan kehamilan dari dokter/bidan bagi yang hamil, surat keterangan status dari kelurahan/desa, serta membayar biaya panjar biaya pendaftaran dispensasi nikah dipatok sekitar Rp30 ribu, biaya proses/ATK Rp50 ribu, biaya panggilan para pihak sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama, PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing redaksi Rp10 ribu, dan meterai Rp10 terkaitLonjakan Produksi Indonesia Bikin Pasokan Nikel Surplus, Harga Bisa TertekanIngin Jadi Pusat Data, Malaysia Bujuk Google dan Microsoft BerinvestasiCarut-Marut Pemilu, Nilai Demokrasi di Jerman Telah Memudar?Amerika Dorong Normalisasi Hubungan antara Arab Saudi dengan IsraelDefisit Perdagangan AS Memburuk, Rupiah Masih Terperangkap di Zona MerahIndonesia & Malaysia Kerja Sama Sistem Pembayaran Antarnegara Lewat QR Code

BriefAnswer: Hal tersebut memang dimungkinkan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, diistilahkan sebagai "dispensasi", yang dapat diajukan permohonan ke pengadilan setempat oleh orang tua sang anak. Sekalipun demikian, secara ilmu psikologi, "dispensasi" umur perkawinan demikian, meski diajukan oleh calon pasangan yang masih dibawah umur, tidak dapat dibenarkan, karena usia 19 tahun

ArticlePDF Available AbstractUmi Habibah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor umihabibah593 ABSTRACT. Underage marriage dispensation is an application for waivers granted by the Religious Courts to prospective brides who are not old enough to marry, for men who have not reached the age of 19 years and women who have not reached the age of 16 years, based on Law No. 16 of 2019 concerning marriage. This study aims to find out the KHI review of the judge's considerations in determining the dispensation for underage marriage, and to find out what factors are considered by the judge at the Cibinong Religious Court in granting a dispensation application for underage marriage. The method used in this research is qualitative. Data collection techniques were carried out using interviews, observation or documentation. The results of the study show that based on the KHI review with its research findings, namely where KHI is the legal basis for bridging the marriage dispensation so that the marriage dispensation decision is implemented in overriding Law Number 16 of 2019 concerning marriage, as stated in Article 7 paragraph 2 and paragraph 4 regarding the age limit, namely the age of male and female candidates is at least 19 years old, where KHI is a review of judges' considerations in deciding to implement a marriage dispensation and the factors that are considered by judges in granting marriage dispensations at the Cibinong Religious Court, there are 4 factors including cultural factors, environmental factors, economic and educational factors, and the last factor is pregnancy out of wedlock. Keywords KHI, Dispensation for Underage Marriage Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for freeContent may be subject to copyright. Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 646 Volume 4 Nomor 3 2023 Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Umi Habibah Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor umihabibah593 ABSTRACT Underage marriage dispensation is an application for waivers granted by the Religious Courts to prospective brides who are not old enough to marry, for men who have not reached the age of 19 years and women who have not reached the age of 16 years, based on Law No. 16 of 2019 concerning marriage. This study aims to find out the KHI review of the judge's considerations in determining the dispensation for underage marriage, and to find out what factors are considered by the judge at the Cibinong Religious Court in granting a dispensation application for underage marriage. The method used in this research is qualitative. Data collection techniques were carried out using interviews, observation or documentation. The results of the study show that based on the KHI review with its research findings, namely where KHI is the legal basis for bridging the marriage dispensation so that the marriage dispensation decision is implemented in overriding Law Number 16 of 2019 concerning marriage, as stated in Article 7 paragraph 2 and paragraph 4 regarding the age limit, namely the age of male and female candidates is at least 19 years old, where KHI is a review of judges' considerations in deciding to implement a marriage dispensation and the factors that are considered by judges in granting marriage dispensations at the Cibinong Religious Court, there are 4 factors including cultural factors, environmental factors, economic and educational factors, and the last factor is pregnancy out of wedlock. Keywords KHI, Dispensation for Underage Marriage ABSTRAK Dispensasi nikah dibawah umur merupakan permohonan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun, Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan KHI terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di bawah umur, serta untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong dalam memberikan permohonan dispensasi nikah dibawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik Pengumpulan Data dilakukan menggunakan wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan berdasarkan Tinjauan KHI dengan temuan penelitiannya yaitu dimana KHI sebagai dasar hukum untuk menjembatani dispensasi nikah agar terlaksananya putusan dispensasi nikah dalam mengesampingkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, sebagaimana pasal 7 ayat 2 dan ayat 4 tentang batasan usianya yaitu usia calon pria dan wanita minimal berusia 19 tahun,dimana KHI sebagai tinjauan pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk terlaksananya dispensasi nikah dan Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong, ada 4 faktor yang diantaranya faktor budaya, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan pendidikan, dan yang terakhir faktor hamil di luar nikah. Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 647 Volume 4 Nomor 3 2023 Kata Kunci KHI, Dispensasi Nikah Dibawah Umur. PENDAHULUAN Di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hanya saja, batasan ini dapat disimpangi dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Tidak adanya kriteria atau indikator standar dalam Undang-Undang Perkawinan membuka peluang bagi majelis hakim untuk memberikan putusan berdasarkan inisiatifnya sendiri, yang cenderung mengacu pada teks-teks fikih. Implikasinya, sebagian besar permohonan dispensasi selalu dikabulkan, sehingga sebagai faktor penyebab perkawinan di bawah umur. Dalam Islam, memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al-Qur’an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menetunkan batas umur yang ideal, yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan dimana hukum itu akan diundangkan Salam, 2017. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami/isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Adapun perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah-tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting Prabowo, 2013. Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam” adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” Abdurrahman, 2010114. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta’ala telah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi      Artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya, Maha Mengetahui”. Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 648 Volume 4 Nomor 3 2023 Sedangkan menurut Arifandi, 20188, dalam sebuah hadist yang sangat masyhur kita dengar dalam pidato acara-acara pernikahan yang menekankan bahwa nikah itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Redaksi hadist ini bisa kita temukan dalam riwayat Ibnu Majah melalui kitab sunannya     ”Dari Aisyah berikut, bahwa Rasulullah SAW bersabda menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku,menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umatumat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali.” Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat melakukan pernikahan dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, serta Kompilasi Hukum Islam KHI juga mempunyai tujuan yang sama mengenai arti dari perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam suatu mahligai rumah tangga yang baik, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah ,dan warahmah Ahyani, 2016. Begitupun juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 2 mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi kawin merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria belum mencapai 19 sembilan belas tahun dan wanita belum mencapai 16 enam belas tahun. Adapun alasan-alasan yang digunakan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama diantaranya adalah belum tercukupinya syarat usia minimal perkawinan, telah bertunangan, telah berhubungan suami istri atau sudah terlanjur hamil, suami istri akan merantau, sudah berpacaran terlalu lama atau memiliki hubungan yang terlalu dekat sehingga dikhawatirkan terjerumus ke jalan yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan Wasono, 20209. Permohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia di bawah yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah Ahyani, 2016. Oleh sebab itu bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan jika Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 649 Volume 4 Nomor 3 2023 kedua calon mempelai belum mencapai usia yang sudah ditetapkan maka perlu ada pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan. Dalam hal ini terkait dengan salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh undang-undang perkawinan republik Indonesia yaitu kematangan dari kedua calon mempelai, agar mewujudkan suatu tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan adanya perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat wal’afiat Hayat, 2018. Dari sinilah timbul permasalahan Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah dibawah umur dan Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong dalam memberikan permohonan dispensasi nikah dibawah umur. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti kasus permohonan dispensasi nikah di bawah umur dan menjadikan Pengadilan Agama Cibinong sebagai lokasi penelitian. Sengaja dipilih oleh penulis untuk penelitian ini, karena menurut sumber yang penulis ketahui dari pihak pengadilan semasa penulis melakukan Praktik Pengalaman Lapangan PPL. Selain perkara perceraian ada pula perkara yang menarik dan sedang banyak terjadi pada saat itu, yaitu tentang permohonan dispensasi nikah dibawah umur. Dan penulis bermaksud mengadakan penelitian dan mengangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Cibinong”. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di bawah umur dan mengetahui apa saja faktor yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong dalam memberikan permohonan dispensasi nikah dibawah umur. METODE PENELITIAN Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan metode Fenomenologi, yang artinya sebagai studi yang membahas mengenai kesadaran tindakan sosial berdasarkan perspektif pokok seseorang. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi gabungan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi Anggito & Setiawan, 20187. Sumber pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari literatur-literatur yang bersifat primer dan sekunder, Kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Dan teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 650 Volume 4 Nomor 3 2023 Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Cibinong yang berlokasi di Jl. Bersih Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914. Waktu penelitian dimulai pada Bulan Maret 2022 hingga Bulan Juni 2022. HASIL DAN PEMBAHASAN Definisi Kompilasi Hukum Islam Dan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang disebut Kompilasi. Dan Kompilasi Hukum Islam berisi tiga ketentuan hukum keluarga yang mengatur tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan serta disajikan pula undang-undang dan juga perubahan-perubahannya yang membahas ketiga subjek hukum tersebut Nusantara, 2021III. Dispensasi nikah dibawah umur adalah permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk laki-laki yang belum bermur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, ada bisa salah satu saja atau dua-duanya. Berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja. Baligh yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikiran telah mampu mempertimbangkan atau meperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda baligh bagi wanita yakni telah mengalami menstruasi sedangkan tanda bagi lakilaki yaitu telah mengeluarkam air mani Hidayatulloh, 2020 Dari sebagaimana dipaparkan di dalam latar belakang masalah, di Kabupaten Cibinong terdapat banyak permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak. Berikut adalah data tentang permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak yang diajukan dan telah diputus terhitung dari Bulan Januari-Desember Tahun 2021 di Pengadilan Agama Cibinong. - Januari 53 permohonan dispensasi - Februari 30 permohonan dispensasi - Maret 23 permohonan dispensasi - April 21 permohonan dispensasi - Mei 23 permohonan dispensasi - Juni 47 permohonan dispensasi - Juli 3 permohonan dispensasi - Agustus 29 permohonan dispensasi - September 31 permohonan dispensasi - Oktober 29 permohonan dispensasi - November 42 permohonan dispensasi - Desember 31 permohonan dispensasi Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 651 Volume 4 Nomor 3 2023 Latar Belakang terjadinya perkawinan pada usia dini, pertimbangan hakim di dalam memutuskan perkara dan akibat hukum tersebut serta faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi nikah dapat dilihat pada data yang diambil dari beberapa kasus yang mengajukan di Pengadilan Agama Cibinong. Dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2021-2022. Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan padanya. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdana Indonesia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010. Dihubungkan dengan acara hukum perdata, perkara pengajuan permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak termasuk perkara permohonan, yakni perkara yang tidak mengandung sengketa di dalamnya. Hanya ada satu pihak yakni pemohon. Hasil akhir dari pemeriksaan perkara permohonan adalah dijatuhkannya penetapan Hakim. Berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat 1 HIR, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009, dalam menjatuhkan penetapan dan putusan, harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dengan demikian di dalam menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak dini, hakim Pengadilan Agama Cibinong juga harus memuat dasar pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan. Dari bagian konsideran dalam penetapan Hakim sebagaimana dapat dilihat pada data suatu penetapan serta wawancara dengan narasumber, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pada umumnya a. Pertimbangan fakta 1. Sebelum memeriksa Hakim selalu memberi nasehat kepada orang tua sebagai pemohon serta anak yang diajukan dispensasi untuk menunda perkawinan hingga usia anak memenuhi syarat yakni calon mempelai perempuan dan laki-laki berusia 19 tahun. Dari data penetapan dan wawancara dengan narasumber semua nasehat yang diberikan Hakim tidak ada yang di ikuti. Artinya, orang tua tetap berkehendak untuk minta dispensasi perkawinan bagi anaknya sebagai calon pasangan suami istri. 2. Mendengar kedua orang tua calon yang telah menyetujui rencana pernikahan 3. Calon suami menyatakan siap bertanggung jawab menjadi suami. 4. Calon suami istri sudah berpacaran lama sehingga apabila dibiarkan dapat mengakibatkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama Islam 5. Pertimbangan didasarkan pada keterangan dari pemohon sebagai orang tua calon, pihak besan, serta kedua calon pasangan. b. Pertimbangan hukum 1. Dengan memberikan dispensasi perkawinan akan memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak terutama apabila sudah terlanjur hamil, untuk menjaga Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 652 Volume 4 Nomor 3 2023 nama baik keluarga dan calon pasangannya serta memberikan kemaslahatan untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. 2. Meskipun di UU perlindungan anak orang tua diwajibkan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, menurut Hakim sumber hukum yang hidup di masyarakat Cibinong juga harus diperhatikan. 3. Dasar hukum yang dipergunakan pasal 7 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974; kaidah fiqiyah Islam menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermaslahat. Hakim tidak menggunakan UU perlindungan anak. UU Perlindungan Anak hanya akan dipergunakan apabila orang tua tidak setuju dan mengajukan pencegahan perkawinan. Belum pernah ada permohonannya orang tua untuk mencegah perkawinan usia anak. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mencari data melalui wawancara yang dilakukan kepada informan. Informan pertama adalah bapak Drs. H. Rahmat Farid, M. H., beliau adalah Hakim di Pengadilan Agama Cibinong oleh karenanya peneliti menjadikan beliau sebagai salah satu narasumber dalam melengkapi penelitian ini. Pemahaman beliau dalam masalah pemberian dispensasi dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Usia Dini dalam Keadaan Hamil tidak diragukan lagi sehingga beliau sangat faham terkait problem hukum yang terjadi dalam pemberian dispensasi. Menurut beliau Dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil yaitu Berdasarkan hasil wawancara dimana Hakim menjelaskan beberapa faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak usia dini yang mana dalam keadaan hamil yaitu dengan melihat kepada maslahat nya walaupun perempuan nya dalam usia dini di bawah umur. Dalam hal ini yang akan menjadi pertimbangan terhadap faktor hakim untuk menyelengarakan dispensasi Perkawinan terhadap anak usia dini tersebut dengan melihat maslahatan nya karna jika tidak di nikahkan akan memberikan ke khawatiran terhadap norma yang berada di masyarakat dan agar tidak melanggar norma kesusilaan di masyarakat serta sebagai pertangung jawaban atas tindakan yang di lakukan pria nya. Karna dalam kasus tersebut hakim menilai dari kemaslahat nya dan tentu saja faktor hakim dalam mempertimbangkan Dispensasi nikah nya dengan pertimbangan yang sangat mendalam dalam memberikan keputusan nya dengan melihat urgensi Dispensasi nikah berdasarkan kemashalatan karna sudah dalam konteks sudah hamil. Maka dengan pertimbangan Hakim dan urgensi nya, lalu hakim menjelaskan boleh diselenggarakannya perkawinan di bawah umur tetapi dengan melalui mekanisme ke Pengadilan Agama Cibinong dengan melakukan dispensasi pernikahan dan hakim menjelaskan bahwa dalam memutuskan dispensasi pernikahan sebagai salah satu pertimbangannya dengan melihat Kemaslahatan nya daripada tidak dinikahkan yang mana dengan melihat kepada kemasalahatan nya. Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 653 Volume 4 Nomor 3 2023 Dari kasus-kasus yang pernah beliau sidangkan faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan perlu dimintakan dispensasi beliau menuturkan Dari kasus-kasus yang pernah beliau sidangkan faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan perlu dimintakan dispensasi beliau menuturkan bahwa karna Hakim melihat berdasarkan kenyataan yang berada di Pengadilan Negeri Agama Cibinong dimana Alasan seseorang melakukan dispensasi pernikahan karena adanya dorongan dari pihak orang tua ataupun pribadi yang menjelaskan kepada hakim sebagai pemohon Memohonkan untuk melakukan Dispenasi pernikahan bahwa agar anaknya tidak terhindar dari perbuatan zina dan agar tidak melanggar norma kesusilaan di masyarakat yaitu dengan melakukan dispensasi pernikahan agar tidak melanggar norma Agama Serta dengan melihat tentang batasan usia mengenai UU sebelumnya dan mengenai UU yang baru dan hakim menjelaskan undang-undang terbaru khususnya tentang umur pada pernikahan yang mana pada sebelumnya yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan,dan perubahan nya yaitu laki-laki dan perempuan harus sama 19 tahun sebagaimana UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. Bapak Drs. Rahmat Farid M. H., juga menjelaskan dalam wawancara tersebut penulis memperoleh keterangan mengenai dasar dan faktor dispensasi perkawinan usia dini yaitu Hakim dalam memutus kasus perkawinan di bawah umur memandang Mana yang lebih banyak hal positifnya atau hal negatifnya. Dengan pemberian dispensasi tersebut Apakah memperbaiki hubungan calon mempelai ataukah sebaliknya. Hakim juga mempertimbangkan Faktor apa yang menyebabkan para calon mempelai tersebut ingin melakukan perkawinan di bawah umur. Hakim dalam memutuskan dengan seadil-adilnya dan berpedoman pada undang-undang nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan yang terpenting berdasarkan Al-Quran. Sedangkan faktor penyebab terjadinya dispensasi perkawinan di bawah umur adalah Kekhawatiran orang tua terhadap akan hubungan anaknya dengan pasangan yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa serta dapat menimbulkan dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga dan anak telah hamil terlebih dahulu merupakan hal yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan. Bapak Drs. Rahmat Farid M. H., juga menjelaskan dasar Hakim memberikan dispensasi perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil yaitu Hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum di titik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama Cibinong dikabulkan oleh Hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan. Hakim tidak kuasa menolak keadaan pemohon karena Hakim lebih memperhatikan kemanfaatan hukum bagi pembangunan masyarakat dan Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 654 Volume 4 Nomor 3 2023 mengedepankan masalah kemaslahatan demi kepentingan umum. Dikhawatirkan lebih besar mudaratnya jika permohonan dispensasi usia perkawinan ditolak Hakim tidak boleh hanya berpacu pada undang-undang yang mengatur batas usia meskipun seorang anak yang belum cukup usia ingin melakukan perkawinan tetapi mereka sudah mampu mengurus rumah tangga hanya usianya yang belum mencukupi sesuai ketentuan dalam undang-undang perkawinan maka mereka secara syarat batin sudah siap karena haram hukumnya melakukan perkawinan jika syarat lahiriah nya saja yang terpenuhi. Bapak Drs. Rahmat Farid S. H., memberikan pendapat nya Bagi perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika telah menjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ia merupakan hal yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang harus segera dikawinkan. Dalam kasus seperti ini Hakim tidak kuasa menolak untuk memberikan dispensasi kawin karena mempunyai dampak yang cukup serius ke depannya apalagi dari pihak wanita dan keluarganya, karena dari pihak wanita lah yang paling banyak menanggung akibatnya. Dari pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim di dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak di atas, secara prosedural Hakim telah menetapkan ketentuan sebagaimana di amanatkan oleh hukum pembuktian serta diamanatkan oleh ketentuan pasal 53 ayat 2 UU nomor 48 tahun 2009 dalam menjatuhkan penetapan yakni bahwa dalam menjatuhkan penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sebelum menjatuhkan penetapan Hakim harus mengkonstati fakta. Hal tersebut sudah dilakukan Hakim dalam menjatuhkan penetapan. Fakta-fakta di persidangan bahwa calon pasangan salah satu atau dua-duanya belum memenuhi syarat usia, namun kedua orang tua menyetujui dilaksanakannya, fakta bahwa Hakim selalu berusaha menasehati untuk menunda perkawinan namun selalu tidak berhasil, fakta bahwa kedua calon pasangan sudah berpacaran lama dan ada yang mengakibatkan kehamilan, fakta adanya hukum kebiasaan di masyarakat Cibinong bahwa pada usia-usia tersebut anak dianggap layak menikah meskipun belum memenuhi syarat Menurut ketentuan UU, fakta bahwa kedua orang tua calon pasangan serta calon pasangan itu sendiri telah dimintai keterangan di persidangan, adalah fakta-fakta yang di satu sisi menurut hukum acara perdata harus diungkap sebagai dasar untuk melakukan tahap kualifikasi dan konstitusi perkara yang diperiksa. Pemberian pertimbangan hukum dan dasar hukum dalam penetapan Hakim di dalam hukum acara merupakan tahap kualifikasi atau tahap penemuan hukum dan tahap konstitusi atau pemberian hukumnya yakni dikabulkan atau tidak. Hakim dalam data-data di atas telah melakukan tahap melakukan penemuan hukum dan telah memberikan hukumnya. Hakim menemukan hukum atau mengkualifikasi apakah fakta-fakta yang telah terbukti kebenarannya dapat dimasukkan ke dalam kualifikasi hukum dispensasi perkawinan pada usia anak atau tidak. Berdasarkan Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 655 Volume 4 Nomor 3 2023 pertimbangan fakta Hakim telah menemukan hukum bahwa dispensasi perkawinan dapat dilakukan. Akibat hukum pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2021-2022. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akibat hukum perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri maupun terhadap anak-anak. Drs. Rahmat Farid M. H., mengatakan akibat hukum pemberian dispensasi terhadap Perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil dalam wawancara Akibat Hukum nya dengan melihat kepada kemaslahat nya meski berdasarkan tinjauan KHI lalu hakim menjelaskan bahwa KHI itu sebagai dasar hukum untuk menjembatani melakukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Cibinong melihat berdasarkan urgensi dengan mempertimbangkan kemaslahat nya karna pada dasarnya Dispensasi Nikah ini untuk melindungi anak di bawah umur untuk melakukan dispenasi pernikahan dengan melakukan pertimbangan yang sangat mendalam oleh hakim berdasarkan kemaslahatan nya. Salah satu asas yang dikandung dalam undang-undang perkawinan adalah pendewasaan usia perkawinan, Artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan. Maka syarat minimal usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 yaitu batas minimal bagi laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun, namun ketentuan umur tersebut semata-mata hanya untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga untuk melestarikan kemaslahatan keluarganya sehingga eksistensi atau perkawinan selalu terjaga dan secara formal tidak lagi ditemukan lagi data pernikahan di bawah umur dari pengadilan agama Namun demikian bukan berarti bahwa tidak ada lagi pernikahan di bawah umur di wilayah Pengadilan Agama Cibinong. Praktek pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong terhitung pesat perkembangannya berdasarkan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Cibinong. Bapak Drs. Rahmat Farid S. H., menjelaskan Sebagaimana dalam masyarakat umumnya anak-anak yang menginjak dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan sosialnya, mereka bergaul dengan teman-temannya dan dalam pergaulannya itu mereka menemukan pasangan yang dirasakan sesuai dengan kriteria dirinya. Yang akhirnya mereka menginginkan adanya pernikahan sehingga mereka harus meminta dispensasi nikah di pengadilan setempat. Hal serupa juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, mereka bergaul, berinteraksi dengan lawan jenisnya sehingga mereka menghendaki pernikahannya, sayangnya yang menghendaki pernikahan ini adalah anak-anak yang usianya di bawah di bawah umur yang masih terbilang relatif muda untuk membina suatu keluarga. Karena dalam membina suatu keluarga tidak semudah membalikkan telapak tangan Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 656 Volume 4 Nomor 3 2023 akan tetapi perlu adanya persiapan yang matang mulai dari material, mental, jiwa dan raga maka kedewasaan calon mempelai sangat dianjurkan oleh undang-undang. Setelah peneliti melakukan penelitian bahwa dalam dispensasi nikah permohonannya bisa diajukan oleh orang tua calon suami dan calon istri tergantung dari pihak mana yang umurnya kurang, dan dari segi pemohonnya ini penulis menggali informasi untuk mengetahui dampak dispensasi nikah terhadap pernikahannya di Pengadilan Agama Cibinong. Menurut peneliti pernikahan adalah ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dalam rumah tangga antara suami dan istri harus saling melengkapi dan saling mengerti apa saja yang bisa membuat keluarga rukun dan tentram bukan saling mencari kesalahan dan kekurangan masing-masing. Perbedaan karakter antara suami dan istri adalah hal yang wajar karena Allah SWT menciptakan antara satu dengan yang lain tidak ada yang sama akan tetapi perbedaan tersebut jika tidak kita kemas secara baik maka akan terjadi perpecahan Oleh sebab itu syarat yang utama bagi seseorang untuk mendapatkan keharmonisan dalam keluarga adalah mampu dan siap dalam membina rumah tangga. Menurut peneliti pernikahan pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang di idealkan oleh ketentuan yang berlaku di mana perundang-undang yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain perkawinan tersebut merupakan bentuk penyimpangan Dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan. Secara sederhana bahwa dispensasi nikah tersebut tidak mempengaruhi dari keberlangsungan perkawinan akan tetapi perkawinan tersebut mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah, Apabila dibandingkan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Hal ini tidak berarti bahwa perkawinan yang pasangan mendapatkan dispensasi nikah dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan karena perkawinan yang memenuhi syarat usia pun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan. Namun demikian perkawinan usia muda jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Diajukannya Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cibinong. Dari hasil data yang didapatkan oleh peneliti, Bahwa setiap tahunnya pasti ada permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Cibinong terutama pada tahun 2021 total 362 permohonan Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 657 Volume 4 Nomor 3 2023 dispensasi kawin. Dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Hakim dalam menetapkan sebuah permohonan harus sesuai dengan nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan “ Hakim dan hukum konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Sehingga dalam proses persidangan Hakim akan menanyakan alasan-alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong tahun 2021. Dari data yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Cibinong, mengenai dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong ada beberapa faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2021 yaitu a. Faktor budaya Kejadian ini diperkuat dengan adanya perkara orang yang pernah mengajukan dispensasi di daerah Banten pada tahun 2019, yang di ajukan oleh Uun Uniyah dan Ade Gunawan . Perkara ini merupakan salah satu perkara permohonan dispensasi nikah yang sangat aktual menjadi perbincangan sekaligus menjadi sorotan wilayah setempat karena mengabulkan perkawinan yang usia perempuannya adalah 18 tahun dengan calon suami yang berumur 22 tahun. Sebagaimana pernyataan ibu dari Uun Uniyah “ Uun Uniyah adalah anak bungsu dari empat bersaudara, telah lulus SMP dan tidak melanjutkan SMA, Uun Uniyah adalah anak yang periang, dan termasuk anak yang pintar di sekolah, dia mengenal Ade Gunawan sebab dari perjodohan, karena keseriusan Ade Gunawan datang ke rumah untuk melamar dengan persetujuan dan pertimbangan bahwa Ade Gunawan adalah laki-laki dewasa yang orangnya baik, bertanggung jawab dan mampu membahagiakan, apalagi pekerjaannya tetap walaupun sebagai karyawan, dan anak saya juga bersedia menjadi istrinya” wawancara dengan ibu Uun, tanggal 15 Juni 2022.” Keterangan orang tua Uun juga menjelaskan bahwa, perkawinan anaknya lancar-lancar saja dan rumah tangganya juga sangat bahagia dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, meskipun umurnya masih sangat muda, tetapi perilakunya sangat dewasa, perkawinan anaknya menghilangkan kekhawatiran orang tua akan hal-hal yang tidak diinginkan, kegembiraan terlihat jelas di keluarga Uun, orang tua Uun bisa melihat anaknya dengan cepat melangsungkan perkawinan. Orang tua dan anak pada umumnya memiliki hubungan yang sangat erat baik secara fisik maupun secara emosional. Dari sinilah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang tua lah yang sangat berperan penting dalam membentuk sebuah karakter anak. b. Faktor Ekonomi dan Faktor Pendidikan Faktor ekonomi dan faktor pendidikan sangat erat hubungannya, entah karena ekonominya yang lemah sehingga tingkat pendidikannya juga lemah, Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 658 Volume 4 Nomor 3 2023 sebaliknya karena faktor pendidikan yang rendah sehingga mempengaruhi kemampuan bekerja seseorang yang mengakibatkan tingkat penghasilan yang rendah sehingga kondisi ekonominya juga lemah. Pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab permohonan dispensasi inikah, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Dengan pertimbangan anaknya sudah tidak sekolah, lebih baik menjadikan jodoh secepatnya daripada Hanya berdiam di rumah, karena dengan mengawinkan anaknya maka tanggung jawab orang tua beralih pada suaminya. Pendidikan agama juga sangat diperlukan sejak dini bagi seorang anak karena akan menjadi dasar pokok dalam pembentukan kepribadian anak, pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan baik secara pribadi maupun sosial. Pendidikan agama bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan membentuk akhlak yang sanggup menghasilkan orangorang yang bermoral, jiwa yang bersih cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi. Kurangnya pendidikan agama dikarenakan salah satu faktor yaitu kurang nya pendidikan agama dalam keluarga. Dari orang tua yang kurang memberikan semangat mengenai pendidikan kepada anak-anak. Sehingga mereka gampang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Hal tersebut di perkuat dengan adanya kasus orang yang pernah mengajukan dispensasi nikah pada tahun 2015, ibu dari Kiki widiyasari Dewi menuturkan “saya menikahkan kiki karna anak nya sendiri juga mau, dari diri saya juga kesulitan dalam ekonomi apalagi dalam keadaan orang tua tunggal yang menanggung 3 anak, sangat sulit. Ditambah lagi saya kerjanya di luar kota, jadi jarang pulang, menikahkan anak saya juga agar terhindar dari fitnah karna sudah berpacaran lumayan lama dan laki-laki nya sudah mampu untuk finansial dan dewasa”. Disini penulis dapat menyimpulkan dari hal di atas bahwa ekonomi serta pendidikan sangat penting bagi tumbuh kembang, mental, serta perilaku. c. Faktor lingkungan Dalam hal permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Cibinong, salah satu faktornya adalah orang tua selalu merasa khawatir terhadap anaknya karena lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Pacaran bukan suatu hal yang asing bagi kalangan muda termasuk anak-anak. Apabila anak sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering bertemu bersama sehingga orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada sebagian orang tua yang tidak melarang atau malah mengizinkan seorang anak untuk menginap di rumah pasangannya dengan berbagai alasan, sehingga hal itu akan menyebabkan hal negatif terjadi. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan fitnah di mana-mana baik dari lingkungan keluarga, maupun masyarakat. Dengan wilayah Cibinong yang Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 659 Volume 4 Nomor 3 2023 sebagian besar merupakan pedesaan, jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah dewasa sering kumpul maka mereka akan menjadi bahan fitnah para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua mengawinkan anaknya dengan tujuan untuk menghindar dari fitnah. Akibat Pergaulan di lingkungan anak-anak mempengaruhi pola pikir dan hidup anak-anak, hal ini sebagaimana perkara permohonan dispensasi kawin nomor 351/pdt. P/2022/ karena pengaruh lingkungan, sesuai hasil wawancara pemohon, bapak Suhendi. “Sebenarnya saya belum mau mengawinkan anak saya, tetapi karena sudah lama menjalin hubungan dengan pacarnya, Sudah 2 tahun lamanya dan sering berkunjung ke rumah pihak perempuan sehingga pihak orang tua perempuan merasa khawatir dan malu terhadap tetangga karena menjadi bahan gunjingan. Sehingga pihak orang tua perempuan musyawarah dan meminta kesediaan orang tua laki-laki agar segera mengawinkan anak mereka, untuk menghindari fitnah. Pihak laki-laki juga siap untuk melakukan pernikahan karna sudah siap secara langsung, sudah berpenghasilan serta sudah cukup untuk membina keluarga dilihat dari usia nya yang matang” Bapak Suhendi, juga menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga anak dan menantunya secara umum baik-baik saja, tetapi kalau diperhatikan lebih jelas lagi sebenarnya mereka belum siap berumah tangga, masih membutuhkan dan perlu bimbingan dalam hal menjalankan kewajiban sebagai istri. Hal ini juga di pertegas dengan adanya kasus dispensasi dengan Nomor Perkara 47/ dalam hal ini penulis berkesempatan mewawancarai bapak dari Kamalia yaitu Syaiful Anwar, beliau menutur kan “bahwa alasan saya menikahkan putri saya tersebut karna alasan sangat mendesak yaitu hubungan antara keduanya sedemikian erat dimana sehingga saya khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dari pihak keluarga laki-laki juga sudah setuju karna anak laki atau calon suaminya sudah memenuhi persyaratan mengenai Usia, begitu pun dengan anak saya”. Sedangkan bapak Syaiful juga mempertegas bahwa keluarga yang di bangun oleh anaknya itu baik-baik saja “saya sangat yakin karena pada dasarnya anak saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula saya melihat calon suaminya yang sudah akhir balig serta sudah siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga sebab sudah mampu dalam finansial serta batin” Dalam hal ini penulis dalam menyimpulkan bahwa dalam segi lingkungan sangat berpengaruh terhadap pergaulan, kehidupan dan gaya hidup agar tidak bertentangan dengan Norma agama dan kesusilan. d. Faktor Hamil di luar nikah Hamil diluar nikah merupakan salah satu faktor penyebab permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Cibinong, hal ini tidak terlepas dari akibat Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 660 Volume 4 Nomor 3 2023 pengaruh lingkungan pergaulan bebas karena semakin berkembangnya zaman semakin mudah pula seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas pula hubungan antara lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah, dan sangat disayangkan pelaku hamil diluar nikah pada saat ini bukan hanya orang yang cukup umur tetapi anak-anak yang umurnya masih relatif muda untuk melaksanakan perkawinan menurut undang-undang. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan dari Tinjauan KHI dengan temuan penelitiannya yaitu dimana KHI sebagai dasar hukum untuk menjembatani dispensasi nikah agar terlaksananya putusan dispensasi nikah dalam mengesampingkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, sebagaimana pasal 7 ayat 2 dan ayat 4 tentang batasan usianya yaitu usia calon pria dan wanita minimal berusia 19 tahun,dimana KHI sebagai tinjauan pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk terlaksananya dispensasi nikah, dengan melihat berdasarkan kemaslahatannya dengan pertimbangan yang sangat mendalam untuk memutuskan dispensasi nikah berdasarkan Tinjauan KHI sebagai dasar hukumnya dengan melihat tinjauan KHI pada batasan usia sebagaimana pasal 15 ayat 1 menentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan 16 tahun, maka dari itu Hakim memutuskan untuk menyelenggarakan dispensasi nikah dengan melihat tinjauan KHI sebagai dasar hukum nya, dan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan pernikahan serta Pengadilan Agama memberikan izin kepada majelis hakim untuk memberikan dispensasi nikah. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong, ada 4 faktor yang diantaranya adalah faktor budaya, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan pendidikan, dan yang terakhir faktor hamil di luar nikah. Dapat disimpulkan dari 5 kasus yang di analisis oleh peneliti dapat di ambil kesimpulan bahwa 2 kasus mengalami kehidupan yang banyak memerlukan bantuan dari orang tua, sedangkan 3 kasus mengalami kehidupan yang bisa di bilang sudah cukup matang untuk membina sebuah rumah tangga. Maka dari itu penulis menyarankan Hendaknya yang akan menikah memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dan masalah perkawinan, khususnya bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Karena di zaman yang terjadi saat ini banyak pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia dini yang hanya dipengaruhi oleh keinginan nafsu saja. Mereka tidak memikirkan mengenai apa-apa saja yang akan terjadi setelah mereka menikah terutama kewajiban setelah menikah dan bagaimana masa depan mereka kelak. DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, 2010. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Akademika Pressindo Arifandi, F. 2018. Serial Hadist Nikah 1 Anjuran Menikah & Mencari Pasangan, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing Vol 4 No 3 2023 646-661 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI 1047467/ 661 Volume 4 Nomor 3 2023 Ahyani, S. 2016. Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. Jurnal Wawasan Yuridika Anggito & Setiawan, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif,Sukabumi Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. 2018. Tipe penelitian deskriptif dalam ilmu komunikasi. Diakom Jurnal Media Dan Komunikasi Asas-asas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Hayat, M. J. 2018. Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim. Journal Equitable, 31, 49-63. Hidayatulloh, H., & Janah, M. 2020. Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam Nusantara, 2021. Kompilasi Hukum Islam Beserta penjelasannya. Malang, Nusantara Abadi Grup. Prabowo, B. A. 2013. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Salam, S. 2017. Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. Pagaruyuang Law Journal Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdana Indonesia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 Wasono B, 2020. Dispensasi Nikah Akibat Hamil diLuar Nikah,Jakarta, Guepedia, h-9 Hayat, M. J. 2018. Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim. Journal Equitable Wawancara dengan Farid, Hakim Pengadilan Agama Cibinong Sekaligus Hakim sebagaiPembimbing Penyusun,Pada tanggal Kamis 07 April 2022 di Kantor Pengadilan Agama Cibinong Wawancara dengan 07 April 2022 Jabatan Panitra Muda Hukum Melayani masyarakat yang melakukan riset.Bertangung jawab menangani arsip Pengadilan Agama Cibinong Wawancara dengan Narasumber yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, Selasa 31 Mei 2022 ResearchGate has not been able to resolve any citations for this Agung PrabowoThis research aims to analyze the following issues first, KHI or Compilation of Islamic Laws as a base of consideration for the judge to determine the dispensation towards early marriage – particularly the one due to the illegal pregnancy and second, the law implication towards the establishment of dispensation for the early marriage due to the illegal pregnancy at Religious Court in Bantul. This research is conducted using a field survey method along with the techniques of interview, observation and library research. The method of the research is a judicial-normative one. The result of the research shows that first, the consideration of a judge in determining the dispensation of an early marriage is classified into two legal consideration and public equity consideration. The legal consideration here means that when a judge issues his or her legal determination, it must be in accordance with the proposed legal arguments and evidences. Meanwhile, public equity consideration deals with fact that a marriage frequently is considered as an alternative solution for the coming social issues. Another consideration of a judge is that the one who will get married is the biological father of the infant conceived. Second, the dispensation of the early marriage needs to be more tightened in consideration to the increasing underage Penelitian KualitatifS AhyaniC M Sukabumi ZellatifannyB MudjiyantoAhyani, S. 2016. Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. Jurnal Wawasan Yuridika Anggito & Setiawan, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif,Sukabumi Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. 2018. Tipe penelitian deskriptif dalam ilmu komunikasi. Diakom Jurnal Media Dan Komunikasi Asas-asas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara MuslimM J HayatHayat, M. J. 2018. Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim. Journal Equitable Wawancara dengan Farid, Hakim Pengadilan Agama Cibinong Sekaligus Hakim sebagaiPembimbing Penyusun,Pada tanggal Kamis 07 April 2022 di Kantor Pengadilan Agama Cibinong Wawancara dengan 07 April 2022 Jabatan Panitra Muda Hukum Melayani masyarakat yang melakukan riset.Bertangung jawab menangani arsip Pengadilan Agama Cibinong Wawancara dengan Narasumber yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, Selasa 31 Mei 2022Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum IslamH HidayatullohM JanahHidayatulloh, H., & Janah, M. 2020. Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam Nusantara, 2021. Kompilasi Hukum Islam Beserta penjelasannya. Malang, Nusantara Abadi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum IslamS SalamSalam, S. 2017. Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. Pagaruyuang Law Journal Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdana Indonesia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7Dispensasi Nikah Akibat Hamil diLuar NikahB WasonoWasono B, 2020. Dispensasi Nikah Akibat Hamil diLuar Nikah,Jakarta, Guepedia, h-

. 130 181 436 316 344 142 160 361

biaya dispensasi nikah dibawah umur